Minggu, 25 Agustus 2013

Proyek Menangkap Asteroid

. Minggu, 25 Agustus 2013
0 komentar

Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) merencanakan proyek "menangkap" asteroid yang menuju ke orbit Bumi. Proyek ini dikabarkan telah mendapat dukungan dari pemerintah AS dengan bantuan dana US$100 juta setara Rp1,08 triliun.

Cara menjinakkan asteroid bukanlah perkara mudah. Seperti yang kita tahu, batu ruang angkasa itu melesat dengan kecepatan tinggi di ruang angkasa. Nah, untuk menyiasatinya, NASA akan memanfaatkan sebuah robot kendaraan khusus penangkap asteroid. Fungsinya kurang lebih seperti menjaring bebatuan.

Rencananya, asteroid yang sudah tertangkap itu akan diambil sampelnya untuk di bawa ke Bumi dalam rangka penelitian mendalam, dilansir Cnet, Jumat 23 Agustus 2013. Tapi, bagaimana caranya? Untuk mencapai asteroid yang sudah ditangkap, NASA akan mengirimkan pesawat ruang angkasa Orion dengan muatan dua astronot.

Pesawat itu diperkirakan akan menempuh perjalanan selama sembilan hari untuk sampai pada kendaraan robot penangkap asteroid yang berada dekat dengan orbit luar Bumi. Orion akan mengitari bulan dengan harapan mampu memaksimalkan kecepatan. Setelah mengitari bulan, Orion segera sampai pada robot penangkap asteroid. Selanjutnya, Orion akan bergabung dengan kendaraan penangkap, dan satu astronot akan keluar membawa lengan mekanik untuk mencapai asteroid.

Lengan itu juga digunakan astronot lain mengambil sampel dalam sebuah kantung. Bukannya sebentar, pengumpulan sampel ini memakan waktu enam hari. Setelah sampel diamankan dalam wadah khusus, astronot kembali ke pesawat Orion dan bertolak kembali ke Bumi dalam waktu 10 hari.

Seperti apa simulasi misi menegangkan itu? Guna mempermudah pemahaman Anda tentang bagaimana cara menangkap dan mengambil sampel itu, NASA menampilkan video konsep serangkaian misi di atas.

Baca juga: Jasa Sertifikasi SDPPI.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Jumat, 23 Maret 2012

Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja

. Jumat, 23 Maret 2012
0 komentar

Lepas-Landas. Perlindungan hak-hak tenaga kerja oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai belum maksimal. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Daeng, sangat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. Sekretaris Komisi D Rahman mengatakan, banyak contoh kasus di mana pekerja kesulitan mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hak pekerja, seperti upah minimum, jaminan sosial, jaminan kesehatan, banyak tidak dipenuhi pengusaha. “Banyak pekerja yang mencoba memperjuangkan haknya agar dipenuhi pengusaha, justru harus berhadapan dengan ancaman PHK. Mengadu ke DPRD misalnya, perusahaan dipanggil banyak juga alasan yang dikemukakan,” paparnya,kemarin.

Politikus Partai Bulan Bintang itu menyebutkan,perkembangan Makassar sebagai sebuah kota industri dan pusat kegiatan bisnis di kawasan timur Indonesia (KTI) harus dibarengi dengan advokasi ke perusahaan- perusahaan agar hak pekerja bisa dipenuhi.“Di sini, peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus maksimal dalam upaya perlindungan hak-hak tenaga kerja, minimal itu upah minimum,”ujar dia. Setelah melakukan advokasi dan sosialisasi kepada perusahaan terkait hak-hak pekerja, selanjutnya Disnaker harus mengawasi semua perusahaan di daerah ini dalam menjalankan peraturan. Akan tetapi, dia mengharapkan pekerja juga bisa bersikap profesional.

“Contoh kasusnya itu di Hotel Denpasar. Ada karyawan yang melaporkan masalah upah ke DPRD,malah dipecat,” tandasnya. Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Makassar Munandar Baratha Kusuma menyebutkan, pada dasarnya semua perusahaan memiliki itikad mematuhi dan menerapkan sistem upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan.“Tetapi, kadang ada perusahaan skala kecil dan menengah yang harus melakukan perhitungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Stabilitas perusahaan juga harus dijaga dengan pembiayaan terukur. Jangan sampai upah minimum ditetapkan, perusahaan justru kesulitan,” tuturnya.

Di sisi lain, banyak perusahaan di Makassar yang memberikan gaji atau upah lebih besar dari UMP ataupun UMK.Pemberian upah besar itu dilakukan dengan berbagai indikator, seperti prestasi kerja, kualitas kerja, paling penting perusahaan itu mampu. “Untuk hak pekerja lainnya, perusahaan-perusahaan di Makassar ini saya rasa sudah berusaha memenuhi kewajiban itu,”pungkasnya.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kredibilitas Badan Kehormatan

.
0 komentar

Lepas-Landas. Kredibilitas Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dipertanyakan menyusul keengganan membeberkan oknum legislator yang menjadi beking komersialisasi taman kota.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menyatakan, sudah menjadi kewajiban BK mengumumkan legislator yang melanggar kode etik dan tata tertib DPRD.Terlebih,BK memiliki gaji khusus untuk mengawasi pelanggaran anggota DPRD terhadap kode etik dan tata tertib. ”Hanya BK yang memiliki wewenang mengawasi, selanjutnya memberikan sanksi kepada legislator yang melanggar kode etik dan tata tertib DPRD. Jadi, harus diumumkan. Kenapa ini terkesan ditutup- tutupi,” tandas Koordinator Kopel Sulawesi Syamsuddin Alimsyah di Makassar, kemarin.

Dia mengemukakan, seluruh tindak-tanduk seorang pejabat publik harus diketahui publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, kecuali beberapa hal yang dirahasiakan, termasuk keamanan negara dan privasi seseorang. Dia juga menyesalkan jika ada anggota DPRD yang malah melindungi pengusaha yang merusak tata ruang dan keindahan kota saat DPRD rencana memprakarsai pembuatan peraturan daerah (perda) tentang ruang terbuka hijau.

”Ini sangat patut dipertanyakan dan diketahui publik. Apalagi,kasusnya muncul saat anggota DPRD mendorong perda ruang terbuka hijau,” ucapnya. Sementara itu, Ketua BK Bakhrif Arifuddin kembali tutup mulut terkait nama legislator yang menjadi beking pengusaha dalam upaya komersialisasi lahan di Jalan Toddopuli Raya.Dia beralasan,apa yang dikemukakannya baru sebatas dugaan sementara dan belum didalami.

”Saya belum bisa sebutkan nama karena masih pada dugaan,”tandasnya. Padahal, Bakhrif Arifuddin sebelumnya menyatakan, dari informasi yang dihimpun,legislator yang menjadi beking pengusaha tersebut berasal dari Komisi C yang membidangi pekerjaan umum, kebersihan, keindahan,dan tata ruang. “Informasinya, ada temanteman di Komisi C yang katanya dihubungi oknum yang meminta diberi kelonggaran dan meminta pembangunan taman kota di Toddopuli itu dibantu,” ungkapnya pada Selasa (20/3) lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta yang dimintai komentarnya terkait adanya oknum legislator yang membekingi pengusaha, enggan berkomentar. Politikus Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kewenangan mengumumkan ke BK. Sikap yang sama ditunjukkan sejumlah legislator.Sebaliknya, mereka menyalahkan Pemerintah Kota (Pemkot) yang tidak serius melakukan penataan dan pendataan aset. Sekretaris Komisi A Mustaqfir Sabry mengatakan, beberapa tahun terakhir, DPRD sudah mengeluarkan banyak rekomendasi terkait aset Pemkot yang dikuasai pihak swasta.

Dia mencontohkan beberapa tempat di kawasan Kecamatan Panakkukang,seperti Bengkel Singaraja, Coto Dewi, lokasi permainan biliar. ”Lokasi-lokasi itu sudah jelas dikuasai pihak swasta, tetapi Pemkot tidak melakukan tindakan apa-apa. Harusnya rekomendasi DPRD itu dijalankan. Selanjutnya aset yang ada segera dijaga dengan memberikan papan bicara,”paparnya.

Disinggung tentang upaya komersialisasi taman kota di Jalan Toddopuli Raya, Wakil Ketua PDK Makassar itu menyatakan, hal itu baru dan belum ada aktivitas komersial di sana. Kendati demikian, dia juga sudah mendesak Pemkot mengamankan lokasi tersebut. Jangan sampai ada upaya pengambilalihan aset Pemkot. Untuk itu, kami juga mengharapkan Pemkot tidak menutup mata atas semua upaya pengambilalihan aset oleh pihak lain. Selain itu, penertiban jangan sampai tebang pilih,”ungkapnya.

Disinggung tentang adanya pernyataan BK yang menduga oknum legislator menjadi beking pengusaha pada aktivitas komersialisasi aset milik Pemkot, Moses sapaan akrab Mustqfir Sabry menegaskan, BK harus membuktikan pernyataan tersebut. BK jangan melempar wacana yang berimbas DPRD menjadi sorotan. Menurut saya, hingga kini 50 anggota DPRD saat ini masih berjalan pada koridor kerja sesuai aturan. Terkait taman di Toddopuli itu memang harus dilindungi,” pungkasnya.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

.
0 komentar

Lepas-Landas. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 1 April mendatang, tidak akan berdampak pada harga beras. Dinas Pertanian,Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel menjamin harga beras akan tetap stabil di pasaran dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Lutfi Halide mengatakan, isu kenaikan harga BBM memang telah memengaruhi harga bahan kebutuhan pokok.

Namun khusus harga beras,dia optimistis akan tetap dikontrol karena tingginya produksi beras di Sulsel. “Insya Allah kami bisa pertahankan harga.Apalagi, kami kan juga sudah hitung-hitung dengan dinaikkannya harga HPP (harga pembelian pemerintah),” ujar dia kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, jika ke depan kenaikan harga beras sudah tidak dapat ditoleransi, pihaknya berjanji akan segera menurunkan tim pengendali di lapangan agar harga tetap stabil. Sementara itu, menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi hingga beberapa bulan ke depan, dia optimistis produksi beras di Sulsel tetap mengalami surplus hingga 2 juta ton. Dia menyebutkan, hujan deras tersebut dapat dimanfaatkan dengan membuka sawah tadah hujan yang baru sehingga produksi beras di beberapa kabupaten dapat tetap terjaga.

“ Pengalaman waktu 2010, cuaca juga cukup ekstrem dan kami bisa memanfaatkan lahan sawah tadah hujan agar bisa ditanami,” paparnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel. Pada musim tanam April 2012, memungkinkan akan lebih banyak sawah tadah hujan yang tidak terencana akan ditanami petani.“Yang jelas, kami tetap targetkan surplus produksi 2 juta ton”. “Diharapkan dari jumlah tersebut, Bulog minimal bisa menyerap 526.000 ton beras milik petani,”ujarnya. Tahun lalu, produksi beras di Sulsel mencapai 4,8 juta ton dengan surplus beras sekitar 2,5 juta.

Dari luas areal tanam sekitar 963.000 ha yang ditetapkan pada 2012, target produksi padi diharapkan mencapai 5,2 juta ton. Badan Ketahanan Pangan Sulsel Asri Agung Pananrang mengaku, pihaknya menyiapkan cadangan beras seberat 75 ton untuk menjamin stok ketahanan pangan sepanjang 2012 di daerah ini. Pengadaan beras cadangan ini dialokasikan anggaran Rp500 juta yang bersumber dari APBD Sulsel 2012. Pemerintah Pusat juga membantu Rp200 juta untuk melakukan pembinaan dan monitoring.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Rahmat Latief Diduga Korupsi

.
0 komentar

Lepas-Landas. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulsel Rahmat Latief diduga menikmati dana ratusan juta rupiah yang bersumber dari pungutan liar penerbitan surat izin perawat (SIP). Anggaran tersebut diterimanya sejak menjabat sebagai kadinkes pada 2008 hingga 2010. Dari informasi yang dihimpun di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar,berdasarkan pemeriksaan sejumlah staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel,mayoritas mengaku dana yang dipungut disetorkan kepada pimpinan.

Selama tiga tahun pungli SIP, terkumpul anggaran Rp400 juta dan Rp100 juta di antaranya disetorkan kepada kepala dinas. Untuk menelusuri dugaan tersebut,Kejati Sulselbar memeriksa Rahmat Latief, kemarin. Pemeriksaan langsung ditangani Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Syahran Rauf dan penyidik seksi pidana khusus Ginanjar.

Dokter pribadi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini menjalani pe-meriksaan mulai pukul 16.00 Wita hingga malam hari. Syahran Rauf yang dikonfirmasi di sela-sela pemeriksaan, menyatakan kedatangan Rahmat Latief memberikan keterangan terkait pungli penerbitan SIP. Menurutnya, penyidik telah membuat berita acara pemeriksaan (BAP). “Dia menjalani pemeriksaan terkait pungli SIP, bahkan sudah dibuatkan BAP-nya,”katanya kepada SINDO,kemarin.

Sementara itu,Rachmat Latief yang dikonfirmasi terkait dugaan menikmati anggaran pungli hingga ratusan juta rupiah, enggan berkomentar. Bahkan, dia menampik mendapat panggilan dari Kejati untuk menjalani pemeriksaan. “Saya tidak ke sini untuk diperiksa. Saya mau tanda tangan kerja sama kesehatan gratis dengan Kejati. Kalau soal pungli SIP itu, ditangani staf saya,”paparnya. Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir mengatakan, nilai pungli yang dikenakan kepada perawat yang mengurus SIP pada Dinkes, bervariasi antara Rp15.000 hingga Rp150.000 per orang.

Pungli ini sudah terjadi sejak 2008 lalu hingga 2010. “Rata-rata Rp15.000 per orang, tetapi ada juga yang membayar lebih dari itu, bahkan ada yang sampai Rp150.000 per orang.Padahal, pungutan ini tidak ada dasar hukumnya,”ungkapnya. Sejauh ini,Kejati telah memeriksa puluhan perawat sebagai saksi. Seluruhnya membenarkan adanya dana yang disetor untuk membayar SIP. Kendati belum menetapkan tersangka, Kejati telah mengantongi indikasi pelanggaran hukum sehingga kasus ini akan terus dilanjutkan.

Klik disini untuk melanjutkan »»